Bertingkatnya Hukum-hukum Syari’at

Kaum muslimin rahimakumullahu, insya Allah kita lanjutkan pelajaran ushul fiqih dari kitab Jam’ul Mahshul fi Syarhi Risalati Ibni Sa’di fil Ushul. Untuk mencari seluruh pelajaran dari pembahasan ini silakan lihat di tag “Jam’ul Mahshul” atau kategori “Ushul Fiqih”.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di rahimahullahu berkata :

Hukum-hukum syari’at yang lima ini (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) bertingkat-tingkat dengan perbedaan yang banyak tergantung keadaannya, tingkatannya, ataupun dampaknya. Perhatikan kaidah ini :

Jika ada suatu perbuatan yang memiliki mashlahat yang murni tanpa ada mafsadatnya ataupun mashlahatnya lebih banyak daripada mafsadatnya, maka syari’at memerintahkan perbuatan tersebut dengan perintah wajib ataupun sunnah.

Adapun jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang murni tanpa ada mashlahatnya atau mafsadatnya lebih banyak daripada mashlahatnya, maka syari’at melarang perbuatan tersebut dengan mengharamkannya atau memakruhkannya.

Ini adalah kaidah yang meliputi seluruh perkara yang diperintahkan maupun yang dilarang.

Penjelasan dan faidah hadits

Syaikh Abdullah Al Fauzan hafizhahullah memberikan beberapa penjelasan terhadap hadits ini yang disimpulkan dalam beberapa poin berikut:

  • Hukum-hukum syari’at yang lima ini tidaklah sama derajatnya antara perbuatan satu dengan yang lainnya tergantung keadaannya, kedudukan perbuatan tersebut, atau dampak perbuatan tersebut.

Misalnya dalam perkara yang diperintahkan, maka perintah untuk mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan segala perkara yang termasuk pokok-pokok agama, tidaklah sama seperti perintah memakai pakaian perhiasan ketika ke masjid, atau perintah dengan menjilat jari-jemari setelah makan, atau perintah membersihkan kotoran yang menempel di makanan yang jatuh ke tanah. Maka tingkat kewajiban dua hal yang diperintahkan ini berbeda.

  • Bertingkat-tingkatnya suatu hukum ini terdapat dalam perkara yang Allah perintahkan dan juga dalam ganjaran pahala suatu perbuatan. Maka perbuatan yang pahalanya lebih banyak, tingkat kewajibannya lebih tinggi daripada perbuatan yang pahalanya lebih sedikit. Hal tersebut ditunjukkan ketika ada dua kewajiban yang ditanggung seseorang, muncul pertanyaan : Manakah yang didahulukan?

Para ulama mengatakan :

perbuatan yang tingkat wajibnya lebih tinggi didahulukan daripada perbuatan yang tingkat wajibnya lebih rendah

Dan hal ini berlaku pula untuk perbuatan yang hukumnya sunnah. Contoh : menuntut ilmu yang bukan fardhu ‘ain itu lebih utama daripada sholat sunnah.

  • Jika kita sudah tahu bahwa hukum syari’at itu bertingkat-tingkat, maka hendaklah kita mencari amal yang lebih afdhol daripada amal yang kurang afdhol dalam rangka memanfaatkan waktu dan agar mendapat pahala yang lebih banyak.

Dan kita juga sudah tahu bahwa bertingkatnya hukum syari’at berbeda-beda tergantung keadaan, tergantung masing-masing orang, dan waktu. (lihat Majmu’ Fatawa (17/58-61) dan Madarijus Salikin, 1/102)

  • Sekarang kita bahas perkara yang dilarang, maka tingkat keharaman suatu perbuatan berbeda-beda sama halnya dengan perbedaan tingkat kewajiban suatu perbuatan. Hukuman suatu perbuatan yang diharamkan juga berbeda-beda tergantung perbuatannya.

Maka tidaklah larangan berbuat syirik, membunuh, zina, dan yang setara dengan hal-hal tersebut yang memiliki mafsadat yang sangat besar sama dengan larangan mengambil dua kurma atau memakai sandal (yang sulit dipakai) sambil berdiri. Maka perbuatan yang dosanya lebih besar maka dia lebih haram daripada perbuatan yang dosanya lebih kecil. Hal ini karena dosa/hukuman adalah buah atau hasil dari perbuatan haram. Dan karena men-tarjih dua perbuatan yang haram itu ada dalam syari’at.

Para ulama mengatakan :

perbuatan yang lebih sedikit mafsadatnya didahulukan daripada perbuatan yang mafsadatnya lebih besar”

  • Perkara-perkara yang diperintahkan dan dilarang terbagi menjadi 4, dua berkaitan dengan hal yang diperintah dan dua lagi berkaitan dengan hal yang diharamkan:

1.       Jika mashlahatnya murni, yakni tidak ada mafsadat sama sekali semisal tauhid, ikhlas, berbuat adil, berbuat baik, berbakti pada orang tua, silaturahim, mengerjakan hal yang diperintahkan, dan sejenisnya. Dalam hal ini syar’at memerintahkan perbuatan tersebut dengan perintah wajib atau anjuran tergantung perbuatannya

2.       Jika mashlahatnya lebih banyak dari mafsadatnya semisal jihad. Jihad adalah amalan mulia yang bertujuan meninggikan kalimat Allah Ta’ala dan menolong agama-Nya, akan tetapi dalam jihad juga ada resiko terbunuh. Akan tetapi mashlahat jihad lebih banyak daripada mafsadatnya. Dalam hal ini syari’at memerintahkan perbuatan tersebut dengan perintah wajib atau sunnah karena :

العبرة بالغالب

“suatu hukum itu dilihat dari yang mendominasi perbuatan tersebut”

Sedangkan mafsadat yang ada di perbuatan tersebut tidak dianggap karena sedikitnya dampaknya sedangkan mashlahatnya lebih banyak.

3.       Jika mafsadatnya murni tanpa ada mashlahatnya sedikitpun seperti syirik, berbuat zhalim, durhaka pada orang tua, dan sejenisnya yang tidak ada mashlahatnya sedikitpun di dalamnya, maka syari’at melarang perbuatan tersebut dengan larangan haram atau makruh tergantung jenis perbuatannya.

4.       Jika mafsadatnya lebih banyak daripada mashlahatnya semisal khomr, judi, riba, dan sejenisnya. Hal-hal di atas sebenarnya memiliki mashlahat semisal mendapat harta dari riba atau judi, atau mendapatkan kelezatan dari khomr, akan tetapi mafsadatnya lebih besar daripada mashlahatnya. Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”” (QS. Al Baqarah : 219)

Dan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas, maka syari’at melarangnya dengan larangan haram atau makruh dan mashlahat yang ada di perbuatan tersebut tidak dianggap berdasarkan kaidah Al ‘ibrah bil ghalib, dan karena sedikitnya dampak mashlahat tersebut sedangkan mafsadatnya besar.

Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata : “Diantara ciri khas akal sehat adalah menelaah dampak dan tujuan suatu perbuatan. Manusia yang paling berakal adalah yang meninggalkan hal-hal yang memiliki mafsadat yang besar di masa depan meskipun terdapat kelezatan dan manfaat di dalamnya akan tetapi kadarnya sedikit jika dibandingkan dengan mafsadatnya” (Miftah Daaris Sa’adah, 2/14)

و الله تعالى أعلم

Tag:

2 responses to “Bertingkatnya Hukum-hukum Syari’at”

  1. abdurrasyid muslim says :

    artikel yang bagus. salam kenal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: